Network
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan tidak ada upaya dari pemerintah untuk melarang atau menghalangi kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.
"Kita harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak perlu rekonsiliasi. Yang diperlukan disini masing-masing punya hak dan tanggung jawab.”
“Hak dan tanggung jawab sebagai warga apa. Negara juga punya hak dan tanggung jawab," ujarnya menambahkan.
Ia mengklaim bahwa hubungan Habib Rizieq dan pemerintah berada dalam situasi yang baik-baik saja, sebagai warga dan pemerintah.
Baca Juga: Siap Damai dan Hidup Tanpa Kegaduhan, HRS Minta Pemerintah Bebaskan Ulama-Aktivis yang Ditahan
"Pemerintah berposisi seperti apa, warga yang baik seperti apa, sehingga semua berjalan baik," tambah Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-28 itu.
Diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq menyatakan bersedia rekonsiliasi dengan pemerintah dengan sejumlah syarat.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui video di kanal Youtube Front TV, pendiri FPI itu menyampaikan sejumlah syarat, salah satunya adalah pembebasan para ulama, buruh, dan mahasiswa yang saat ini sedang ditahan.
Habib Rizieq menuturkan, ia siap berdialog dengan pemerintah bila memang pintu dialog tersebut dibuka. Menurutnya, ia telah menawarkan pintu dialog dengan pemerintah sejak 2017 lalu.
Baca Juga: Kelanjutan Kasus Tudingan ‘IDI Kacung WHO’, Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pembelaan Jerinx SID
