Network
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Arief Poyuono mengatakan keputusan Menaker Ida mengeluarkan SE tentang penetapan upah minum tahun 2021 ini tidak tepat.
Sebab, dikatakan dia, keputusan itu justru akan semakin memperlemah daya beli kaum pekerja yang terdampak krisis ekonomi akibat Covid-19.
"Pertanyaannya apakah barang dan jasa yang dihasilkan dari produktivitas kaum pekerja harganya turun kan enga, hanya dari sisi permintaan yang mengalami penurunan 50 hingga 60 persen. Artinya, memang produksi menurun, namun seiring juga dengan pengurangan tenaga kerjanya,” ucapnya.
Berkat alasan tersebut, Arief Poyuono menilai tidak ada alasan yang tepat bagi Menaker Ida untuk tidak menaikan UMP tahun 2021.
Baca Juga: Tak Hanya PPP, Gerindra Akui Banyak Partai Lain yang Inginkan Sandiaga Uno Bergabung
Keputusan itu, ucapnya, justru akan membuat kecewa kaum pekerja atau buruh. Lebih parahnya lagi, akan memicu aksi gelombang demonstrasi buruh di seluruh Indonesia, seiring dengan aksi penolakan UU Cipta Kerja.
Seharusnya, menurut dia, Menaker Ida tidak memutuskan UMP tahun 2021 sama dengan tahun 2020.
"Menaker harusnya menyerahkan kepada pihak pengusaha dan serikat pekerja atau wadah buruh di setiap perusahaan untuk bernegosiasi," ucap Arief Poyuono.
Adapun alasan hal itu dikatakan dia, sebab tak semua sektor industri terkena dampak Covid-19 dan mengharuskan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.
Baca Juga: Usai Gus Nur Ditetapkan Tersangka, Bareskrim Polri Akan Periksa Refly Harun
