Network
PR DEPOK - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ikut mengomentari soal donasi rumah Gala Sky yang kini menjadi polemik.
Susi Pudjiastuti mengomentari soal donasi rumah Gala Sky yang dipermasalahkan lantaran tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial.
Mengetahui hal ini, Susi Pudjiastuti merasa heran tentang adanya isu donasi rumah Gala Sky harus izin ke Kemensos.
Baca Juga: Geng Kriminal Bunuh 2 Jurnalis Haiti, Aktivis Kebebasan Pers: Kami Mengutuk Keras Tindakan Ini
"Maaf, Kenapa harus ijin?" ujarnya lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti.
Melihat komentar dari mantan Menteri KKP ini, Marissya Icha yang membuka donasi untuk rumah Gala itu pun merasa terharu.
Ia nampak merasa dibela oleh Susi yang meragukan tentang keharusan izin dari Kemensos untuk membuka donasi.
Baca Juga: Soroti Polemik Donasi Rumah Gala Sky, Susi Pudjiastuti ke Kemensos: Maaf Kenapa Harus Izin?
Seolah berterima kasih atas pembelaan yang diberikan oleh Susi Pudjiastuti, Marissya Icha pun menyampaikan rasa kagumnya kepada politikus asal Pangandaran tersebut.
"I love you ibu @susipudjiastuti115," tulis Marissya Icha, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Instagram miliknya @marissyaicha.
Sementara itu, diketahui bahwa donasi rumah untuk Gala Sky kini tengah menjadi polemik.
Pasalnya, pihak Doddy Sudrajat mengatakan bahwa donasi tersebut seharusnya mengantongi izin dari Kemensos.
Oleh karena itu, pihak Doddy Sudrajat menyarankan agar uang donasi Gala itu dikembalikan ke negara.
Di sisi lain, uang donasi Gala sendiri telah dibelikan rumah yang harganya sekitar Rp2,75 miliar.
Baca Juga: Hasil Tes Urine Negatif, Naufal Samudra akan Dipulangkan Selepas Menjalani Rehabilitasi
Rumah tersebut berada tak jauh dari rumah yang ditempati Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah semasa hidup.
Sementara itu, Kemensos sendiri mengatakan bahwa pengumpulan dana memang harus memiliki perizinan.
Disampaikan oleh Direktur Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial, Salahuddin Yahya, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, dan UU Nomor 9 Tahun 1961.***
