Network
PR DEPOK - Sekelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh otoritas imigrasi Malaysia menyebabkan kematian 149 Warga Negara Indonesia (WNI) terhitung sejak 18 bulan terakhir.
Tuduhan tersebut didasarkan pada dugaan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap WNI saat ditahan di ruang penahanan imigrasi Malaysia.
Dalam sebuah laporan yang dibuat LSM Indonesia berjudul "Like in Hell" (Seperti di Neraka), ia mengatakan bahwa kematian ratusan WNI disebabkan kurangnya kepedulian petugas terhadap kesejahteraan tahanan yang bertanggung jawab atas fasilitas di negara bagian Sabah di Borneo Malaysia.
Baca Juga: 7 Manfaat Naik Angkutan Umum, Salah Satunya Hemat Pengeluaran Bensin
Dalam ruang yang diisi sebanyak 260 orang termasuk tahanan anak-anak, diduga dimasukan ke dalam sel tak berjendela seukuran lapangan bulu tangkis dan hanya tersedia 3 ruang toilet.
Salah satu contoh kasus, petugas diduga meninggalkan seorang tahanan bernama Nathan yang memiliki down syndrome berusia 40-an dilaporkan meninggal dunia.
Diketahui, petugas tidak memberi akses layanan kesehatan padahal Nathan telah sakit sejak lama.
Baca Juga: Beli Pertalite dan Solar Harus Pakai MyPertamina, Simak Cara Daftar dan Berkas yang Dibutuhkan
Abu Mufakhir, seorang aktivis dari Koalisi Migran Buruh Berdaulat yang membuat laporan tersebut mengungkapkan bahwa Nathan tidak diperlakukan secara adil.
"Beberapa kali petugas meremehkan kondisi Nathan dengan mengatakan 'Kamu masih bisa bertahan kan?' dan hanya memberinya (Parasetamol)," kata Abu Mufakhir dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari AsiaOne pada 29 juni 2022.
Nathan meninggal dunia di pusat penahanan Tawau pada bulan Maret 2022. Penyebab kematiannya juga tidak disebutkan dalam data kematian.
Baca Juga: Turki Cabut Hak Veto, Keinginan Swedia dan Finlandia Gabung NATO Segera Terealisasi
Selain Nathan, Abu mengatakan ada seorang tahanan lain bernama Aris bin Siang. Aris meninggal pada bulan September 2022 di pusat Tawau setelah diduga ditolak perawatan medisnya.
"6 persen dari mereka yang ditahan meninggal. Ini bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam keadaan normal, tidak ada air bersih, makanannya mengerikan, bagaimana mungkin orang tidak mati ketika mereka hanya tidur 2 hingga 3 jam sehari?" ucap Abu.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang mengawasi departemen imigrasi dan operasinya, sejak 2019 melarang akses luar ke pusat-pusat penahanan negara tersebut, termasuk beberapa organisasi dunia seperti UNHCR dan badan pengungsi milik PBB.
Baca Juga: Cara Beli Pertalite Tanpa Aplikasi MyPertamina
Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk situasi di Myanmar mengatakan dalam kunjungannya baru-baru ini ke Malaysia bahwa ia tidak diberi akses untuk bertemu dengan para pengungsi Myanmar.
Bahkan ia tidak mendapat tanggapan atas beberapa surat yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
"Saya sangat prihatin dengan laporan bahwa ratusan anak mungkin berada di fasilitas ini, termasuk anak-anak korban perdagangan manusia. Anak-anak tidak boleh ditempatkan di fasilitas penahanan migrasi," kata Andrews.
Baca Juga: Skor UTBK 500 Bisa Masuk Mana? Simak Tips dan Peluang Masuk PTN di SBMPTN 2022
Menurut Abu, sebenarnya mudah bagi Malaysia untuk menyediakan air bersih yang mengalir dan toilet yang memadai. Tetapi, ia menduga bahwa petugas imigrasi menggunakan tindakan ekstrem tersebut sebagai pencegah.
"Mereka menciptakan kondisi ini untuk menciptakan teror, jadi ketika para tahanan dibebaskan, mereka akan kembali dan memberi tahu orang lain tentang hal itu," katanya.***
