Network
Haru menjelaskan, dalam RPJMD Jabar 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang.
“Di dalam APBD perubahan 2020 misalnya Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center,” tutur Haru.
Baca Juga: Kurva Covid-19 Belum Turun Juga, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Buat Aturan Soal Kerumunan
Menurutnya, seharusnya konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, dimaksimalkan.
Haru menilai bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat.
“Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat masa pandemi ini,” ucapnya.
Baca Juga: Aksi 1812 Bela Habib Rizieq Dibubarkan Aparat, Rocky Gerung: Covid-19 Dipakai untuk Halangi HAM
Haru meminta penanganan Covid-19 di Jabar harus maksimal, lantaran jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
“Sehingga Fraksi PKS DPRD Jabar mengusulkan terkait vaksin Covid-19 didengar oleh pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun tentang penanganan Covid-19 ini didengar,” kata Haru.***
