Network
PR DEPOK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak agar bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Jabar tetap dilanjutkan hingga tahun 2021.
“Fraksi PKS DPRD Jabar bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu pada Sabtu, 19 Desember 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Haru mengkritik, mengapa bansos tingkat pusat berlanjut, sedangkan di Jabar tidak.
Baca Juga: 155 Massa Aksi 1812 Bela HRS Ditangkap, Refly Harun: Pak Jokowi Milih-Milih Bertemu Rakyatnya
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan salah satu pembahasan dalam acara refleksi akhir tahun 2020 dan menyikapi pembangunan di Provinsi Jabar selama satu tahun terakhir oleh DPW PKS Jabar.
Haru menyebutkan bahwa DPW PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih selama masa pandemi Covid-19.
Selain itu, Haru juga menanggapi keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar perihal sembilan rancangan peraturan daerah atau raperda yang berpihak kepada rakyat.
Baca Juga: Apresiasi Peran Bidang Hubungan Masyarakat, Kementerian ESDM Raih Penghargaan Top Public Relations
“Ada lima raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini,” ujarnya.
Haru menjelaskan, dalam RPJMD Jabar 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang.
“Di dalam APBD perubahan 2020 misalnya Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center,” tutur Haru.
Baca Juga: Kurva Covid-19 Belum Turun Juga, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Buat Aturan Soal Kerumunan
Menurutnya, seharusnya konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, dimaksimalkan.
Haru menilai bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat.
“Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat masa pandemi ini,” ucapnya.
Baca Juga: Aksi 1812 Bela Habib Rizieq Dibubarkan Aparat, Rocky Gerung: Covid-19 Dipakai untuk Halangi HAM
Haru meminta penanganan Covid-19 di Jabar harus maksimal, lantaran jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
“Sehingga Fraksi PKS DPRD Jabar mengusulkan terkait vaksin Covid-19 didengar oleh pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun tentang penanganan Covid-19 ini didengar,” kata Haru.***
