PR DEPOK - Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya memperbaharui data penerima bantuan sosial (bansos) untuk periode tahun 2021 guna mengalihkan anggaran dari masyarakat yang telah meninggal dunia kepada mereka yang berhak mendapatkannya.
“Bulan depan bisa digunakan untuk warga lain yang membutuhkan," kata Mensos Tri Rismaharini dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Dengan demikian, pemberian bansos oleh Kemensos kepada masyarakat tidak membebani negara dan dapat memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan.
Kemensos juga tidak hanya memberikan bansos kepada masyarakat, tetapi juga mendorong mereka meraih penghasilan melalui program pemberian dua ekor kambing kepada setiap kepala keluarga di Suku Anak Dalam, Sumatra mulai Rabu, 10 Maret 2021.
Selain itu, kemensos juga bertekad membuat akses penyaluran beras ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Merauke yang sudah surplus beras, sehingga masyarakat tak harus mengambil beras dari Pulau Jawa.
"Ke depan perbedaan harga di Jawa dan beberapa daerah di Indonesia tidak terlalu jauh berbeda,” tuturnya.
Baca Juga: Heran KPK Tak Geledah Kantor Anies Soal Kasus Pengadaan Tanah, Ferdinand: Tak Mungkin BUMD DKI Kerja Sendiri
Risma mengaku prihatin terhadap pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
"Kemiskinan bukan hanya apakah dapat mengakses pekerjaan, tapi terkait kebutuhan yang meningkat seperti pemakaian masker yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya,” ucapnya.
Masyarakat tidak hanya kehilangan kesempatan kerja akibat pandemi Covid-19, tetapi juga penambahan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kenaikan pengeluaran tidak hanya untuk membeli masker, tetapi juga untuk membeli kuota internet dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak usia sekolah.
Baca Juga: Pemerintah Tak Inisiatif Usul Revisi UU ITE ke DPR, HNW: Padahal Jokowi Pernah Nyatakan Mau Hadirkan Keadilan
“Fasilitas yang tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan," ucapnya.
Masyarakat yang berkecimpung di UMKM juga harus menyesuaikan strategi pemasarannya dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Bahkan, mereka harus memasuki pemasaran dalam jaringan (daring) ketimbang luar jaringan (luring).
Kemensos akan membantu masyarakat dengan berbagai program yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Pemberian bansos dilakukan secara digital guna mengurangi risiko penuran Covid-19 sekaligus mengurangi distorsi.
“Pemerintah perlu memiliki sebuah platform tersentral dan terintegrasi yang dibangun secara gotong-royong,” kata Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Hendri Saparini.
Bansos dengan menggunakan kartu mengalami keterbatasan berupa keharusan penyiapan kartu dan mesin electronic data capture (EDC) yang dinilai masih tinggi harganya.
Namun, pendistribusian bansos tanpa kartu dengan pengiriman SMS bisa menjadi salah satu pilihan.
Baca Juga: Klaim Punya Bukti Ancaman ke Pengurus PD agar Pro KLB, Benny: Nanti Aku Viralkan Buktinya, Pingsan Lagi
“Digitalisasi bansos akan menjamin aspek governance, meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, serta biaya," ujarnya.***