PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan sikapnya tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusi UUD 1945, terkait masa jabatan Presiden Indonesia.
Menanggapi hal itu,
"Dukungan Qodari 3 periode ini subjektif. Dan ini bertolak belakang dengan naluri @jokowi yg menghormati konstitusi," tulis Husin Shihab.
Menurutnya, dukungan tersebut bisa membuat gaduh dan memecah belah masyarakat.
"Saya khawatir usulan Qodari ini hanya akan membuat gaduh di masyarakat. Sikapnya ini akan membuat pihak oposisi makin marah terhadap pemerintahan saat ini," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana masa jabatan Presiden selama 3 periode.
"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1," kata Stafsus Presiden Bidang Komunikasi M Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu 19 Juni 2021.
Selain itu, lanjut dia, Jokowi telah dua kali menyatakan menolak wacana jabatan presiden selama tiga periode.
Penolakan pertama disampaikan pada 2 Februari 2019.
Saat itu, kata Fadjroel, Jokowi menyinggung apabila ada pihak yang mengungkap presiden dipilih tiga periode memiliki motif tertentu.
"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.
Kemudian, penolakan kedua disampaikan pada 15 Maret 2021.
Saat itu, Kepala Negara menyatakan tidak ada niat dan tidak berminat menjadi Presiden RI untuk tiga periode.
"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel kembali mengutip pernyataan Jokowi.
Dengan demikian, Fadjroel menegaskan, sikap Jokowi seharusnya menjadi pegangan semua pihak.***