PR DEPOK - Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengomentari soal langkah Novel Baswedan yang membentuk Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi.
Ferdinand Hutahaean menyoroti aksi Novel Baswedan usai dirinya dan ke-55 pegawai lainnya dipecat oleh KPK.
Melalui keterangan tertulis, Ferdinand Hutahaean menyindir eks penyidik senior KPK itu dengan menanyakan nama yang nantinya akan digunakan oleh Novel Baswedan.
"Vel, namanya KPK Perjuangan atau KPK Reformasi?" ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3.
Tak hanya itu, ia pun menyarankan agar Novel mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua dari kantor yang dibentuknya itu.
"Ketuanya angkat aja diri sendiri, kami dukung Vel..!! @nazaqistsha," tuturnya menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, eks penyidik senior KPK, Novel Baswedan, membentuk Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi usai perjuangannya melawan keputusan penonaktifan dirinya sebagai pegawai KPK tak berbuah manis.
Ia menjadi salah satu pegawai yang dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK yang diselenggarakan KPK bersama BKN.
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi sendiri didirikan oleh sekelompok masyarakat termasuk Novel Baswedan.
Pendirian kantor ini dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-corruption Learning Centre (ACLC).
Pembentukan kantor darurat ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Disampaikan oleh eks Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, langkah yang dilakukannya bersama dengan sejumlah orang lainnya dinilai sudah sejalan dengan Revolusi Mental yang diinginkan Jokowi.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Bocoran Pengumuman Kartu Prakerja hingga Gus Umar Sentil Diaz Hendropriyono
"Yang kami lakukan saat ini sejalan dengan Revolusi Mental Presiden Jokowi, poin atas dari Revolusi Mental adalah integritas. Kami harus ingatkan itu lagi," ujarnya di depan Gedung ACLC KPK.
Lebih lanjut, Saut mengatakan bahwa Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi ini bisa menjadi tempat penitipan surat kepada Presiden Jokowi.
"Di kantor darurat ini, masyarakat menitipkan surat kepada Presiden Jokowi. Isi suratnya adalah pembatalan Tes Wawasan Kebangsaan yang memecat 57 pegawai KPK dan menepati jainjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia," katanya menerangkan.***