UU Cipta Kerja Khawatir Bisa Timbulkan Multitafsir, Begini Kata Ketum Asosiasi Pengusaha Indonesia

PR DEPOK – UU Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi atau MK kembali mendapat sorotan dari publik.

Salah satu yang memberikan tanggapan terkait UU Cipta Kerja tersebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani.

Menurut Haryadi, hasil putusan MK itu dapat menimbulkan multitafsir yang tidak produktif.

Selain itu, UU Cipta Kerja tersebut dikhawatirkan dapat membawa persepsi negatif dalam upaya pengusaha mewujudkan ekonomi yang lebih maju.

Baca Juga: Sindir Keputusan Soal UU Cipta Kerja, JJ Rizal Kutip Tokoh Rusia: Saat Elite Akalnya Lebih Panjang dari Akhlak

Pasalnya, selama ini pemerintah tengah berupaya untuk membangkitkan sektor ekonomi, terutama di tengah pandemi.

“Putusan MK yang diputuskan kemarin ini, setelah kami cermati dari diputuskan kemarin siang sampai pagi ini menimbulkan multitafsir yang menurut kami sangat tidak produktif dan bisa membawa persepsi negatif terhadap konsistensi kita dalam melakukan upaya membawa ekonomi kita lebih maju,” ujar Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Apindo.

Sementara itu, Ketua Apindo juga menyebutkan jika telah beredar isu mengenai UU Cipta Kerja yang diputuskan cacat formil oleh MK.

Baca Juga: Muhammad Rashid Mengaku Sering Mendoakan Kemenangan bagi Persib Bandung

“Ini menurut saya sangat serius, karena dimaknai oleh beberapa pendapat yang muncul, salah satunya bahwa UU Cipta Kerja sudah diputuskan cacat formil oleh MK, bagaimana isinya tidak cacat?,” katanya.

Adapun Ketua Apindo merasa khawatir jika terdapat pergerakan dari rekan Buruh di lapangan.

“Di lapangan yang kami khawatirkan adanya gerakan dari rekan Buruh yang berpandangan semua ini harus diubah, karena sudah tidak sesuai dengan putusan MK, hal ini yang menurut pandangan kami mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Baca Juga: DPW Hanura Nyatakan Dukungan pada Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024: Kami Punya Tokoh yang Sudah Teruji

Bahkan, menurut Hariyadi, investor luar pun menanyakan pada pihak Apindo mengenai UU Cipta Kerja yang diputuskan MK tersebut.

“Investor Luar Negeri menanyakan kepada kami, ‘bagaimana nasib UU yang kalian bikin, mau diubah semuanya?’,” terangnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada Sabtu, 27 November 2021.

Diketahui, hasil putusan MK tersebut tidak sedikit pun menyinggung substansi dan materi UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Soal UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Iwan Sumule: Mesti DIpertanggungjawabkan Pemerintah Sesuai UUD 1945

“Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK, maupun Konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tetapi tidak materinya, materinya tidak ada yang dibatalkan, jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia rasanya belum ada dampak serius,” tegas Ketua Apindo.***