PR DEPOK - Munculnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga kini masih menimbulka pro kontra di sejumlah kalangan.
Seperti diketahui, gerakan ini dideklarasikan secara resmi di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020 lalu.
Beberapa politisi nasional turut dalam gerakan tersebut, di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ekonom senior Rizal Ramli, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, dan masih banyak lainnya.
Baca Juga: Joe Biden Ucapkan 'Insha Allah' Saat Debat Lawan Donald Trump, Jadi Momentum Bersejarah Pilpres AS
Meski diikuti oleh kurang lebih 150 tokoh, namun banyak pihak melakukan aksi penolakan terhadap KAMI. Hal itu pun terjadi di Surabaya, Senin 28 September 2020.
Dalam kesempatan silaturahmi sekaligus deklarasi KAMI yang direncanakan berlangsung di Gedung Juang 45 dan Graha Jabalnur, Surabaya, sejumlah massa yang menamakan sebagai Koalisi Indonesia Tetap Aman (KITA) menolak acara tersebut.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara.
Habiburokhman menyinggung soal protokol kesehatan Covid-19 dalam acara KAMI yang mendapatkan penolakan di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
Baca Juga: Buat Seolah Ayam Goreng yang Dibelinya Dipenuhi Belatung, Wanita Ini Akui Sengaja Ingin Tebar Rumor
"Video mengenai kejadian di Surabaya yang ada Pak Gatot Nurmantyo di sana. Kalau memang terjadi pelanggaran protokol Covid, kita juga sepakat semua yang melakukan pelanggaran protokol Covid, kumpul-kumpul dibubarkan," kata Habiburokhman.
Akan tetapi, dia mempertanyakan kenapa yang melakukan demonstrasi di luar dari massa Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) tidak dibubarkan. Padahal, mereka juga melanggar protokol Covid-19 dan melakukan pengumpulan massa.
"Tapi yang saya lihat, mungkin saya lihat kurang lengkap. Itu yang demo diluar tidak dibubarkan," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Warta Ekonomi dalam artikel berjudul "Kelompok Gatot Cs Dibubarkan, Eh Gerindra Minta Kapolri Adil".
Hal itu dilontarkan dia saat melakukan rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz terkait isu-isu aktual yang berkaitan dengan kinerja Polri, di Kompleks Parlemen Senaya, Rabu 30 September 2020.
Baca Juga: Gatot Sebut PKI Bangkit, Putra DN Aidit: Kalau Mau Nyapres Ikut Pilpres 2024, Jangan Jual Isu Itu!
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini mengingatkan agar menghindari persepsi macam-macam di publik, penerapan aturan yang adil sangat diperlukan ke depannya oleh jajaran kepolisian.
Karena, menurut dia, kejadian ini politis yang mana, orang-orang yang terlibat pun orang politik.
"Saya pikir ke depan penerapan keadilan itu penting Pak, karena ini politis Pak, orang-orang yang terlibat juga orang politik," katanya.
Oleh karena itu, ia menyarankan ke depannya agar siapa pun yang menyelenggarakan acara yang melibatkan banyak orang dan melanggar protokol kesehatan Covid-19 harus dibubarkan tanpa pandang bulu agar tidak muncul persepsi negatif terhadap Polri.
Baca Juga: Tak Kunci Pintu Saat Isi Bahan Bakar, Mobil Wanita Ini Seketika 'Lenyap' Dibawa Kabur Orang Asing
"Setiap kejadian bisa saja dipersepsikan macam-macam, jadi orang yang menyelenggarakan acara, melanggar Covid, siapa pun yang di dalam ataupun di luar itu sama-sama dibubarkan," ujar Habiburokhman.*** (Redaksi WE Online/Warta Ekonomi)