Network
PR DEPOK – Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kerja Kejaksaan Agung dijadikan sebagai wajah pemerintah di bidang hukum.
"Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah. Sekali lagi, kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 melalui video conference.
Baca Juga: Soal Kabar Pesepeda Dijambret di Pulomas, Polsek Pulogadung Lakukan Penelusuran
"Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional," tutur presiden.
Menurut Presiden Jokowi, kiprah Kejaksaan Agung adalah wajah kepastian hukum Indonesia, di mata rakyat dan di mata internasional.
"Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan, integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan," ujar presiden.
Baca Juga: Agar Bertindak Profesional, Presiden Jokowi Minta Kejaksaan Bersih dan Terdepan Berantas Korupsi
Presiden Jokowi menilai pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat.
"Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," ucap presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi menyoroti kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan korupsi yang harus bisa meningkatkan pengembalian keuangan negara.
Baca Juga: Penulis Novel Mata-Mata 'Tinker Tailor Soldier Spy', John le Carre Meninggal Dunia
"Tadi disampaikan Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya," ujar presiden.
Sebagai pemegang kuasa pemerintah, kata presiden, Kejaksaan Agung juga harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara.
"Namun, penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan, yang menghambat inovasi. Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional," tuturnya.
Baca Juga: Lakukan Rekonstruksi Baku Tembak Laskar FPI, Polisi Ungkap Detik-Detik Serangan dan Penembakan
Apalagi terkait penggunaan APBN, yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat sehingga dapat membawa Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini.
"Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan. Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara," ujar Presiden Jokowi.***
