Network
Selain itu, katanya, penundaan Pilkada ini bisa menjadi cara untuk melemahkan tokoh-tokoh kepala daerah yang dianggap punya peluang untuk maju di Pilpres 2024.
“Sebaliknya, panggung politik para menteri akan makin kencang, jadi kalau misalnya PDIP mau mengangkat Tri Rismaharini instead of (daripada) Ganjar Pranowo misalnya, atau Puan Maharani, maka panggung politiknya masih kuat, (karena) masih menjadi Menteri Sosial, masih menjadi Ketua DPR,” papar Refly Harun.
Baca Juga: BLT Modal Usaha Rp3,5 Juta Diperpanjang hingga 2021, Berikut Syarat dan Cara Daftar BLT Modal Usaha
Begitu pula dengan panggung politik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, lanjut Refly, yang masih kuat jika PDIP nantinya ada niatan untuk “bermain mata” dengan Partai Gerindra.
Dengan pertimbangan hal di atas, Refly Harun melihat bahwa adanya isu penundaan Pilkada 2022 dan 2023 mengandung sisi politis.
“Ada sisi politisnya kenapa kemudian Pilkada tidak perlu diadakan di 2022 dan 2023. Jadi tinggal tergantung siapa yang untung, ya tentu saja kalau kita bicara mengenai partai politik mayoritas di Senayan, maka yang akan mengambil keuntungan tentu Golkar, juga Gerindra. PDIP 50-50 tergantung dia mau meng-endorse siapa,” ujarnya.***
