Network
PR DEPOK - Menteri Sosial Tri Rismaharini belum lama ini membuat terobosan, yakni memfasilitasi kelompok marjinal di Jakarta untuk bisa mendapatkan kartu identitas dan rekening bank.
Terkait hal itu, pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari gebrakan baru Mensos Risma tersebut.
Kritik keras dilontarkan Rocky Gerung terhadap Program Mensos Risma itu, bahkan menurutnya kebijakan yang Risma buat menandakan adanya suatu kedunguan.
Baca Juga: Dapatkan BST Rp300 Ribu dari DTKS Kemensos, Cek Link dtks.kemensos.go.id
Menurut Rocky Gerung, beban seorang menteri lebih berat dari itu.
Lanjutnya, seorang Menteri tidak sekadar memberikan fasilitas pembuatan KTP untuk kelompok tertentu seperti gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan sejenisnya.
"Orang jadi gelandangan bukan karena tidak punya KTP. Orang jadi gelandangan karena relasi sosial ekonomi yang timpang. Jadi ibu Risma ngapain ngurusi yang begituan itu. Memang kalau sudah dikasih KTP berhenti jadi gelandangan?" ujar Rocky Gerung dikutip dari video di kanal Youtube-nya, pada Senin, 18 Januari 2021.
Baca Juga: Gagal Terima BPUM BLT UMKM Rp2,4 Juta, Ini Penyebabnya
"Menteri itu tugasnya membaca kebijakan dan merevisi eksternalitis atau faktor-faktor yang menggangu tetapi tidak bisa diatasi. Kalau kurang pengetahuan jadinya begini," ujar Rocky.
Mensos Risma dinilainya tidak memiliki cukup kemampuan untuk bisa membaca persoalan dari sisi metodologis.
Hal itu diungkap Rocky Gerung, karena selama ini Mensos Risma lebih terlihat bekerja hanya berlandaskan simpati dan rasa kasihan saja.
Baca Juga: Sebut Tak ada Pelanggaran Prokes di Acara yang Dihadiri Raffi, Polisi Tetap Laksanakan Gelar Perkara
"Nanti kalau orang tanya yang tanda tangan KTP siapa? Risma? Nanti nelayan yang mendapat pendapatan kurang, miskin, gak punya KTP, Menteri KKP bikin yang sama kayak Risma? Ini lah yang disebut dungu," ujar Rocky Gerung.
"Ini yang selalu saya bilang kedunguan. Karena kemampuan untuk membaca persoalan tidak dibasiskan metodologi. Ini karena simpati, kasihan, semua begitu,tapi caranya bukan pemberian status lewat KTP," kata Rocky Gerung menambahkan.
Lanjut Rocky Gerung menuturkan, Mensos Risma alangkah lebih baiknya duduk di kantor dan mendiskusikannya dengan para akademisi perihal banyaknya bencana yang terjadi.
Baca Juga: Jelang Pelantikan Joe Biden, Penjualan Senjata Api Laku Keras di Amerika Serikat
Menurutnya, hal yang ia sarankan tersebut lebih berguna untuk menanggulangi banyak persoalan. Termasuk perihal jadwal Mensos Risma yang akan mengunjungi berbagai lokasi bencana.
"Ibu risma kalau duduk di kantor bisa diskusi akademis, supaya bisa prediksi ini musim apa. Potensi bencana besar sekali, ini data kita lengkap. Bu Risma tinggal panggil pakar sehingga bersiap pergi mencari lokasi bencana, bukan nyari pemulung," ujar Rocky Gerung.
Sebelumnya, Kemensos akan memfasilitasi kelompok marjinal di DKI Jakarta agar bisa memiliki kartu identitas dan rekening bank.
Baca Juga: Jadwal Program Belajar dari Rumah oleh Kemendikbud yang Tayang di TVRI pada Selasa 19 Januari 2021
"Untuk DKI Jakarta target kita 1.600 orang, sehari 100 orang," kata Mensos Risma dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Program itu dikatakan Mensos Risma, nantinya akan dilakukan juga di berbagai daerah, terkhusus di daerah yang terdapat Balai Kemensos.
Mensos Risma mengadakan program itu, karena nantinya untuk menerima bantuan dari pemerintah, akan dibutuhkan kartu identitas sesuai dengan alamat dan KTP.
Baca Juga: Minta Pemerintah Jangan Paksakan Vaksin Covid-19, Natalius: 275 Juta Sudah Divaksin, Baru Saya
"Kepemilikan kartu identitas atau KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP," ujar Mensos Risma.
"Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya," kata Mensos Risma menambahkan.***
