Dugaan Rekayasa Pengungsian Mamuju, Refly: Pemimpin Jadi Tak Bisa Rasakan Derita Rakyat

- 21 Januari 2021, 19:09 WIB
Master(S2) ilmu hukum tata negara dari Universitas Notre Dame, Amerika Serikat, Refly Harun.
Master(S2) ilmu hukum tata negara dari Universitas Notre Dame, Amerika Serikat, Refly Harun. /Instagram reflyharun

PR DEPOK – Belakangan ini beredar video viral yang memperlihatkan pengungsi gempa Mamuju yang emosi karena menolak dipindahkan dari tenda pengungsian lantaran akan kedatangan Presiden Jokowi, pada Selasa, 19 Januari 2021.

Para pengungsi tersebut kabarnya akan dipindahkan ke tenda pengungsian yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial, BNPB, dan TNI yang berada di Lapangan Stadion Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat.

Para pengungsi tersebut terlibat perselisihan dengan aparat TNI yang tengah melakukan tindakan persuasif untuk memindahkan mereka.

Baca Juga: Sindir Balik Husin Shihab, Ossy Dermawan: SBY, Orangnya Langsung yang Terjang Banjir

Dalam video tersebut, salah seorang pengungsi sempat mengutarakan kekecewaannya yang ingin dipindahkan, lantaran dianggapnya sebagai bentuk rekayasa semata.

“Masa ada pengungsi yang mau direkayasa. Gak boleh begitu. Pengungsi itu tidak direkayasa Pak,” demikian ujar seorang pengungsi pria dalam video tersebut.

Adapula seorang ibu-ibu yang juga merupakan pengungsi, mengungkapkan kekecewaannya sambil terisak menahan tangis.

Hal ini lantaran dia mengaku kebingungan tidak memiliki kendaraan untuk memindahkan barang-barangnya jika tenda pengungsian yang sedang ditempatinya harus dibongkar.

Baca Juga: Sebut Ada Janji Listyo yang Tak Diberitakan, Mahfud MD: Ini Penting

“Masa kita ini disuruh pindah. Mana kita tidak punya kendaraan, dibawa barang-barang ke rumah. Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah. Gimana barang-barangnya, gatau mau dibawa kemana. Bagaimana ini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu, dibongkar. Kata tentara, kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi,” ujar ibu tersebut.

Pengungsi lainnya juga turut mengungkapkan kekesalannya karena juga menganggap pemindahan lokasi pengungsian tersebut sebagai bentuk rekayasa agar seolah-olah tampak mereka terfasilitasi bantuan.

“Ketika pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita seolah-olah disuruh bikin tenda lagi, mau dibubarkan lagi,” ujar pengungsi tersebut.

Baca Juga: Inilah 6 Alasan Uang BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Tidak Kunjung Cair

Video viral ini kemudian mendapatkan tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Dalam kanal Youtube pribadi miliknya, Refly menyampaikan bahwa dia telah mendapat informasi kabar klarifikasi dari Dandim 1418 Mamuju Kolonel Tri Azis Hartono, yang menegaskan bahwa kejadian tersebut hanyalah salah paham, serta sebenarnya tidak ada paksaan kepada para warga pengungsi untuk pindah.

Refly Harun menganggap tindakan untuk membuat seolah-olah situasi telah terkendali, merupakan hal umum yang terjadi ketika seorang pejabat berkunjung ke suatu daerah.

Baca Juga: DPR Gelar Rapat Paripurna, Listyo Sigit Sah Jadi Kapolri Baru Gantikan Idham Azis

“Memang wajar sesungguhnya, kalau presiden mau datang semua pada sibuk clearance. Siapapun presidennya, mau Jokowi, mau SBY, mau siapapun, kalau berkunjung ke suatu tempat ya bikin sibuk memang,” katanya.

“Dalam konteks ini, bisa jadi kesalahpahaman, tapi bisa juga tidak. Maksudnya begini, kan biasanya kalau presiden datang, ingin ada good news, bahwa everything is handled, segala sesuatu sudah di-handle. Pengungsi sudah diberikan tempat layak untuk pengungsian, macem-macem lah,” tutur Refly, dalam kanal Youtubenya yang diunggah pada 20 Januari 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.

Meski begitu, Refly turut memperingatkan, jika seorang pemimpin selalu mendapatkan perlakuan seperti itu, rekayasa atau seolah situasi sudah terkendali, maka sulit untuk mengetahui kondisi sesungguhnya yang diderita oleh rakyat.

Baca Juga: Menaker Sampaikan Kabar Baik bagi Peserta BSU yang Belum Bisa Mencairkan BLT Subsidi Gaji

“Kalau seorang pemimpin selalu dibegitukan, maka dia tidak akan pernah riil merasakan penderitaan rakyatnya,” ujar Refly.

Refly pun mengingatkan pada para pejabat untuk tidak coba-coba melakukan tindakan settingan atau rekayasa. Sebab, di masa sekarang ini teknologi sudah berkembang, dan informasi bisa tersebar begitu cepat.

“Realitas seperti ini memang sering terjadi. Kalau jaman dahulu ga ada handphone, ga ada kamera, dimana setiap orang bisa bawa kamera dan memviralkannya di media sosial karena sudah ada internet. Tapi sekarang jangan coba-coba untuk merekayasa, karena ada yang memvideokan dan ada yang memviralkan,” tutur Refly.

Baca Juga: Hasil Gelar Perkara tak Temukan Unsur Pidana, Penyelidikan Kasus Raffi Ahmad Dihentikan

“Ini pelajaran penting juga, bagi siapapun pejabat, karena kita pun tahu sebenarnya ya kan, yang namanya pejabat terutama pejabat paling tinggi, the president, itu kalau kunjungan ke daerah, ya pasti ada settingannya,” kata Refly.***

Editor: Adithya Nurcahyo

Sumber: YouTube Sobat Dosen


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x