Istana Akui Butuh Kritik Pedas dan Keras, Politisi Demokrat: Semoga Pertanda Semua Ulama Dibebaskan Pemerintah

Istana juga mengungkapkan keberadaan pers adalah ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.

"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," ucap Pramono.

Sebagai negara demokrasi, kata dia, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.

Baca Juga: Pejabat China Dihukum Mati karena Korupsi, Joko Anwar: Kok Bisa? Belajar ke Indonesia Dulu Lah!

Sementara itu, sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pramono meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama.

"Karena kami meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisis ruang-ruang demokrasi," tuturnya.

Pramono menambahkan, hal itu sebagaimana seiring dengan kemajuan teknologi, di mana Indonesia menghadapi problem media sosial salah satunya adalah hoaks.

Baca Juga: Publik Mulai Ragu pada Komnas HAM, Rocky: Bisa Jadi Ditekan Penguasa atau Memang Hanya Beri Pelayanan Palsu

"Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," ujarnya.

Lebih lanjut Pramono menilai sebagai bangsa yang besar dan sedang membangun, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia sehingga pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa.