Network
Untuk diketahui, sebelumnya, Jusuf Kalla sempat menyampaikan pertanyaan sebagai respons dari permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ingin masyarakat lebih aktif dalam mengkritik pemerintah.
Terlebih, usai anjuran dari presiden Jokowi tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang meminta kritik yang keras dan pedas dari rakyat.
Pertanyaan yang disampaikan oleh JK berkaitan dengan kekhawatiran akan adanya pemanggilan dari polisi usai mengeluarkan kritik untuk pemerintah tersebut.
Baca Juga: Diisukan Resmi Dipecat dari Partai Gerindra, Fadli Zon: Wacana Kosong yang Hanya Buang Waktu!
“Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja,” ujar Jusuf Kalla dalam keterangannya pada Sabtu, 13 Februari 2021 lalu.
Pertanyaan ini sebelumnya juga telah dijawab oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang menjelaskan sejumlah hal penting agar dapat menyampaikan kritik dengan aman.
Dalam pemaparannya, Fadjroel menekankan bahwa pengkritik sebelumnya harus benar-benar memahami isi Undang-Undang yang terkait dengan penyampaian pendapat di muka publik.
Menurutnya, jika kritik yang disampaikan mengikuti aturan yang berlaku, maka ia pastikan sang pengkritik akan aman dan tidak akan dilaporkan.***
