Network
Baca Juga: Berdasarkan Survei, Tahun 2025 Indonesia Butuh Ratusan Juta Pekerja Bidang Digital
Menurut politisi PKB itu, tindakan tersebut massif disebabkan aturan penegakan hukum terhadap praktik politik uang yang tidak tegas dan efektif.
“Semakin kuatnya pengaruh politik dalam Pemilu, tentu merusak hakikat demokrasi dan menyebabkan kekuasaan yang dihasilkan pemilu mengalami penurunan legitimasi dan cenderung korup,” ucapnya.
Luqman Hakim menerangkan, agar revisi UU Pemilu dapat berjalan maka harus ada kesediaan pemerintah dan DPR untuk bersama-sama membahas revisi UU tersebut.
Baca Juga: KPK Menanggapi Pernyataan Edhy Prabowo Yang Siap Dihukum Mati
Menurut pengurus GP Ansor itu, sebuah UU tidak bisa dibahas dan diputuskan oleh satu pihak saja.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB berada dalam posisi siap membahas revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan fraksi-fraksi lain di DPR.
“Saya mendengar pemerintah tidak bersedia membahas revisi UU Pemilu karena sedang berkonsentrasi penuh untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Karena PKB bagian dari koalisi pemerintah, tentu kami mendukung sikap pemerintah,” ujarnya.***
