Network
PR DEPOK – Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menanggapi keputusan Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri yang menetapkan keenam anggota Laskar FPI sebagai tersangka.
Penetapan sebagai tersangka ini menjadi sorotan publik mengingat keenam anggota pengawal Habib Rizieq tersebut sudah meninggal dunia.
Dalam keterangan yang disampaikan melalui video di kanal YouTube Refly Harun, pakar hukum itu menilai bahwa biasanya jika tersangka dari suatu kasus telah meninggal dunia, maka kasus tersebut juga akan dihentikan proses hukumnya.
“Itu terjadi pada ustaz Maaher At-Thuwailibi, karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka penyidikan atau rencana penuntutan terhadap ustaz tersebut dihentikan karena sudah meninggal dunia,” ujar Refly Harun dalam video yang diunggah pada Kamis, 4 Maret 2021, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurutnya, berbeda dengan kasus perdata yang kasusnya bisa dialihkan ke pihak lain, seperti anggota keluarga, jika tersangka meninggal dunia, kasus pidana yang dijeratkan pada 6 Laskar FPI tersebut adalah pertanggungjawaban individu sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.
“Kalau individunya meninggal dunia, ya kasus atau pengusutan atau proses dihentikan,” paparnya.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 13, Sudah Dibuka Hari ini untuk 600.000 Penerima
Tak hanya soal insiden bentrok antara laskar pengawal Habib Rizieq dengan petugas polisi ini, Refly Harun juga menyoroti soal proses hukum terhadap harta dari Presiden RI ke-2, Soeharto, yang sempat dituding melakukan tindak pidana korupsi.
