Network
PR DEPOK – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan masalah yang tengah dialami bangsa ini adalah utang negara hingga pengangguran.
“Masalah bangsa saat ini Korupsi, Utang negara, Ekonomi ambruk, Pengangguran, SDM, dll,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Rabu, 21 April 2021.
Namun, Mardani Ali tampak heran dengan pemerintah yang tidak mengurusi masalah-masalah tersebut, melainkan lebih mengurus soal Pancasila hingga sejarah Indonesia.
“Kenapa yg di otak atik pemerintah ‘frasa Agama’, Pancasila, Bahasa Indonesia dan baru2 ini menghilangkan peran Ulama NU dari sejarah. Semakin gak jelas pemerintah. #Gajebo,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, ramai kritikan dari masyarakat terkait buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang dinilai menghilangkan jejak pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari.
Meski begitu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid telah memberikan klarifikasi dan mengatakan buku kamus tersebut tidak pernah diterbitkan secara resmi.
“Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” ujar Hilmar seperti dikutip dari Antara.
Ia menegaskan Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk peran dari Syekh Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Hilmar juga menambahkan museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud.
Baca Juga: 4 Tips Tubuh Tetap Fit saat Menjalankan Ibadah Puasa
“Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” tuturnya.
Hilmar menegaskan naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.
Baca Juga: KPK Panggil Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak Kemenkeu
Pihaknya menegaskan bahwa keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.
“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” ujarnya.***
