"Saya yakin gak akan berani. Kenapa? Karena ada kepentingan politik," kata Teddy Gusnaidi, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Lebih lanjut, Teddy mengatakan bahwa bukan hanya Pemkot Serang yang tidak berani, melainkan seluruh kepada daerah di negeri tak akan berani menerapkan kebijakan tersebut, karena disebutnya peraturan itu tidak menguntungkan secara politik.
"Bahkan bukan hanya Pemkot Serang saja yang tidak berani, saya yakin seluruh Kepala daerah di Indonesia gak akan berani membuat peraturan itu. Karena hitungan politiknya, untuk kepentingan suara baik untuk Pemilu maupun Pilkada, peraturan itu tidak menguntungkan. Miris kan?" kata Teddy Gusnaidi.
Ia pun melanjutkan, para politisi pun yang sedang memupuk popularitas, sampai saat ini belum ada yang berani membuat kebijakan akan memenjarakan penceramah radikal.
"Jangankan Kepala daerah yang sedang memegang kekuasaan. Para politisi yang sedang memupuk elektabilitas maupun popularitas, dengan tujuan untuk maju di Pemilu maupun Pilkada, belum ada yang berani menyatakan akan membuat kebijakan memenjarakan para penceramah radikal..," ujar Teddy Gusnaidi.
Baca Juga: 5 Olahraga Terbaik yang Dapat Mengurangi Stres dan Rasa Cemas
Kemudian, Teddy menyinggung para pembantu presiden terkait kebijakan itu, disebutnya jangan diharapkan lagi, karena ia menilainya 'kebanyakan wacana'.