Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menanggapi soal permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kekisruhan yang terjadi di Myanmar.
Presiden Jokowi dengan tegas meminta agar tahanan politik di Myanmar saat ini segera dibebaskan, dan kekerasan yang terjadi di negara itu harus segera dihentikan.
Andi Arief pun mempertanyakan apa Indonesia bisa menjadi juru damai bagi Myanmar. Menurutnya, Indonesia tak akan dianggap.
Tanggapannya itu disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya @Andiarief_, pada Sabtu, 24 April 2021.
Dikatakan Andi Arief, Indonesia tak akan dianggap dikarenakan masih adanya tahanan politik dalam negeri, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di KM 50 dan demokrasi yang redup dalam enam tahun terakhir.
"Apakah Indonesia bisa menjadi juru damai di Myanmar? Menurut saya tidak akan dianggap, selama masih ada tahanan politik, pelanggaran HAM KM 50 dan meredupnya demokrasi 6 tahun terakhir," kata Andi Arief.
Lebih lanjut, ia pun memperkirakan jawaban yang akan dilontarkan pihak Myanmar kepada Indonesia atas permintaan Presiden Jokowi tersebut.
Baca Juga: Akses siumkm.bandung.go.id/bpum2021 untuk Daftar Bantuan UMKM BPUM Kota Bandung 2021
"Urus saja negeri anda, mungkin itu akan terucap dari pimpinan militer Myanmar," ujar Andi Arief, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Adapun sebelumnya Presiden Jokowi sebagai pihak dari Indonesia telah meminta tiga hal kepada pemimpin militer di Myanmar, yang disampaikannya dalam ASEAN Leaders' Meeting (ALM).
"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Pertengahan Bulan Ramadhan, Harga Bahan Pangan Relatif Turun di Pasar Agung Depok
Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun telah meminta agar proses dialog harus mulai dilakukan, dan tahanan politik harus segera dibebaskan.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," kata Presiden Jokowi.
Demi mendukung dimulainya dialog, Presiden Jokowi pun memandang perlu dibentuknya Special Envoy ASEAN.
Adapun Special Envoy ASEAN ini merupakan Sekjen dan Ketua ASEAN untuk bisa mendorong dimulainya dialog dengan semua pihak di Myanmar.
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," ujar Presiden Jokowi.***
