Network
"Padahal sebetulnya pemerintah tidak ada urusan dengan itu (swasta), yang mesti diurus adalah pejabat publik yang memang tanggung jawab pemerintah. Jadi seolah-olah ada kebijakan yang tumpang tindih," bebernya.
Hal ini tentu saja akan berefek pada kekecewaan masyarakat khususnya yang ada di desa yang berharap kalau keluarganya tidak mudik minimal ada transferan uang.
"Jadi ini terlihat, pemerintah sudah KO berkali-kali tapi masih ada di ring tinju, jadi orang nonton petinju yang sudah terkapar tapi tidak mau lempar handuk, ini memalukan," sindirnya.
Ironinya lagi, lanjut pendiri Setara Institute disaat kebijakan memotong pemberian THR kepada ASN dan tidak memberikan insentif kepada perusahaan swasta untuk membayar THR karyawan, pemerintah malah mengatakan jika punya anggaran untuk membangun ibu kota baru.
Baca Juga: Inul Daratista Murka Terkait Kerumunan di Tanah Abang: Manusianya Susah Diatur!
"Itu ironisnya selalu, jadi kekacauan kita terjadi karena pemerintah bohong terus, berupaya untuk memberi sinyal tetap ada uang cash, karena itu nanti dikeluarkan lagi Surat Utang Negara (dimana) BI akan beli, maka kita akan punya Rp380 Triliun lagi, lalu diatur seolah-olah selalu ada sisa cash disitu," terangnya.
Akibat kekacauan ini, pemerintah berupaya menutupi dan mengalihkan isu ekonomi ke isu keamanan di Papua.
"Seolah-olah dengan menaikkan pemberitaan tentang Papua, lalu ada semacam semangat nasionalisme ke sana (Papua). Orang yang sedang bekerja khusus untuk memenuhi rasa laparnya itu tidak peduli dengan sinyal-sinyal nasionalisme," ujarnya.
Rocky Gerung memaparkan bahwa seseorang pastinya akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan utamanya terutama makanan kemudian memikirkan rasa amannya.
Baca Juga: Survei Kartu Prakerja Tidak Muncul di Dashboard? Perhatikan Solusinya Berikut ini
