Network
PR DEPOK - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk satu tim khusus yang menangani kasus dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia (WNI) yang diperjualbelikan secara bebas di forum internet.
"Betul, dengan dibentuk satu tim untuk menangani kasus terkait kebocoran data," kata Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News pada Sabtu, 22 Mei 2021.
Menurutnya, tim khusus ini terdiri dari penyidik yang berasal dari personel Polda Metro Jaya (PMJ) dibantu dengan petugas laboratorium forensik.
"Ada dari PMJ untuk perkuatan dan juga Labfor," ucapnya.
Polri juga akan memanggil Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan pada Senin, 24 Mei 2021.
Pemanggilan Dirut BPJS Kesehatan dilakukan guna dimintai keterangan sebagai langkah pengusutan kasus kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.
"Dirut BPJS Kesehatan nantinya akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut," tutur Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto
Ali Gufron disebutkan Agus telah menyatakan kesiapannya datang ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya pada Senin lusa.
"Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi," ucapnya.
Sebelumnya, Agus menyebut bahwa pihaknya telah memerintahkan Dirtipidsiber, Brigjen Slamet Uliandi melakukan penyidikan kasus dugaan kebocoran data 279 juta penduduk.
"Sejak isu bergulir saya sudah perintahkan Dirtipidsiber (Brigjen Slamet Uliandi) untuk melakukan lidik hal tersebut," tutur Agus.
Sementara, Slamet mengonfirmasi pemanggilan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Senin depan.
"Pemanggilan ini sebagai langkah awal," ujarnya.
Ulin, panggilan akrab Slamet Uliandi, mengungkapkan pihaknya akan mengklarifikasi senjumlah hal kepada Ali Gufron Mukti, misalnya terkait siapa yang mengoperasikan data di BPJS Kesehatan.
"Digital forensik juga akan dilakukan," ucapnya.
Sebelumnya, beredar kabar, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online secara bebas.
Data-data yang dimaksud seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, dan jumlah gaji.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan sejumlah langkah antisipasi telah dilakukannya supaya persebaran data pribadi tidak meluas.
"Pertama adalah Raid Forums yang teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia, sehingga website tersebut, termasuk akun bernama Kotz sedang dilakukan proses pemblokiran," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dikutip dari Antara.
Selain itu, Dedy mengatakan langkah lain yang dilakukan pihaknya adalah ddengan melakukan pemblokiran terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut, seperti tautan data di bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com.***
