Network
PR DEPOK - Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto berencana melakukan pembelian alutsista dengan pinjaman uang luar negeri.
Kabarnya diperlukan sebesar Rp1,7 kuadriliun untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri.
Akan tetapi, rencana tersebut kini ditolak oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tepatnya anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia.
Ia mengatakan bahwa fraksinya menolak rencana pinjaman uang luar negeri untuk pembelian alutsista.
Farah Puteri menjelaskan alasannya menolak hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta.
"Pertimbangan pertama, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang," kata Farah Puteri.
Baca Juga: Setuju Wacana AHY Gandeng Gus AMI di Pilpres 2024, Jazilul Fawaid: Lebih Fresh Duet Sipil-Militer
Menurut Farah, perlu membacanya visi menjadi strategi di dalam pertahanan Indonesia, lalu doktrin pertahanan dijadikan untuk membuat peta jalan atau roadmap sesuai dengan Nawacita.
Farah menuturkan dengan cara membaca ancaman yang tepat dan komprehensif, maka kebutuhan alutsista akan diketahui mana saja yang perlu dan mana yang mendesak.
"Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang," ujar Farah Puteri, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Adapun yang menjadi pertimbangan kedua, yaitu menurutnya, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Penanganan Covid-19 di Indonesia kini menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi dapat kembali pulih.
Farah mengatakan bahwa upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat kini lebih urgen dan mendesak untuk dilakukan.
Meskipun begitu, soal visi strategis penguatan pertahanan militer tak pernah berusaha untuk dikurangi.
Baca Juga: Antonio Conte Siap Kembali Menduduki Kursi Kepelatihan di Ibu Kota Inggris
Lalu, adapun pertimbangan ketiga, karena besaran anggaran tersebut dikhawatirkan akan berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar.
"Apalagi periode Maret 2021 Utang Berjalan Pemerintah RI sudah mencapai Rp6.445,07 triliun. Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," kata Farah Puteri.***
