Network
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang telah disepakati karena akan menjadi perkara internasional.
Baca Juga: Ikan Nila Memberikan Dampak yang Baik bagi Pengidap Diabetes, Simak Penjelasannya
"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," ujar Mahfud MD.
Diketahui, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Baca Juga: Soal Keributan Oknum TNI dengan Oknum Polri di Papua, Begini Kata Panglima Andika Perkasa
"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman.***
Editor: Erta Darwati
Sumber: Antara
