Network
PR DEPOK - Disahkannya Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) menandai babak baru polemik perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
UU Ibu Kota Negara (UU IKN) terus menuai polemik dari berbagai elemen masyarakat dan para tokoh karena dianggap terlalu dipaksakan dan kurang mendalamnya studi.
Salah satu tokoh yang mengkritik perpindahan Ibu Kota Negara adalah mantan sekretaris BUMN, Said Didu.
Baca Juga: Sudah Divaksinasi Lengkap, Lee Seung Hoon WINNER Dinyatakan Positif Covid-19
Menurut Said Didu, pembangunan Ibu Kota Negara baru ini adalah hal yang kurang sifat urgensinya.
Selain itu ia mempertanyakan apakah benar Ibu Kota baru adalah hal yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat pada saat ini.
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari akun twitter pribadinya (@msaid_didu), dirinya menyatakan poin-poin mengapa Ibu Kota Negara Baru adalah proyek yang membuatnya tidak setuju.
Baca Juga: Prancis Resmi Setop Penjualan Akuarium Mangkuk, Simak Alasannya
Menurutnya, rencana pemindahan ibukota lahir dari keinginan pribadi, tanpa study mendalam.
Said Didu juga menyampaikan bahwa hanya segelintir elit yang menginginkan pindahnya Ibukota ke Kalimantan. Terlebih, Didu menganggap studi yang dilakukan pemerintah masih kurang.
Poin kedua menurut Didu adalah IKN baru ini hanya ditujukan utk kenikmatan oligarki dan bukan Untuk kemaslahatan orang banyak.
Baca Juga: Samsung akan Rilis Galaxy S22 pada Februari 2022, Seri S 'Paling Penting' Sepanjang Masa
Dia berpendapat proyek ribuan triliun ini hanya menguntungkan para pengusaha yang menguasai lahan dan pemenang tender saja.
Selain itu, hal yang membuat Said Didu tidak setuju adalah IKN dibangun dari dana utang atau dana pihak ketiga.
Baca Juga: Sakit Hati, Ririe Fairus Blak-blakan Ungkap Perasaan saat Diselingkuhi Ayus Sabyan: Kayak Mati Rasa
Menurutnya berhutang demi pembangunan sesuatu yang tidak urgen adalah sesuatu yang tak patut dilakukan.
Disisi lain Didu juga menyoroti para pendukung UU IKN adalah orang-orang yang suka menjilat kekuasaan demi keuntungan pribadi.
Didu juga menyebut saat ini hal terpenting bagi rakyat bukanlah ibukota negara baru, namun pemerataan kesejahteraan.***
