JHT Baru Bisa Saat Pekerja Berusia 56 Tahun Tuai Pro-Kontra, Saleh Partaonan: Mestinya Sounding Dulu ke DPR

"Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengaku khawatir program dana JHT tidak berjalan efektif karena banyaknya penolakan.

Baca Juga: Buntut Polemik Dana JHT Cair di Usia 56 Tahun, Menaker Mendadak Tutup Kolom Komentar di Instagram

"Saya dengar, alasan pemerintah adalah agar tidak terjadi double claim. Di satu pihak ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), di pihak lain ada JHT. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi JHT ke tujuan awalnya," katanya.

Selain itu, menurut Saleh kebijakan dana JHT kurang sosialisasi. Sebab, jika Kemnaker telah mengedukasi masyarakat, maka pastinya akan mendukung.

“Apakah sudah bisa diberlakukan? Bukankah Permenaker ini dikeluarkan setelah putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat? Kalau misalnya JKP sudah boleh diberlakukan, lalu mengapa JHT harus 56 tahun? Apa tidak boleh misalnya diambil berdasarkan situasi dan kondisi pekerja?” tuturnya.

Baca Juga: Biden Menjanjikan Pertolongan Cepat pada Ukraina Jika Rusia Benar-benar Menginvasi

Dilansir dari situs resmi Kemnaker, terbitnya Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan terkait. 

Meski demikian, karena munculnya pro dan kontra terhadap terbitnya peraturan baru tersebut,  dalam waktu dekat Menaker akan melakukan dialog dan sosialisasi dengan stakeholder, terutama para pimpinan SP/SB.***