Network
PR DEPOK - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tampak ikut memberikan pendapatnya terkait penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dalam keterangannya di salah satu diskusi, Bahlil Lahadalia menilai bahwa penundaan Pemilu 2024 tersebut sebagai hal yang wajar.
Dia bahkan menyebut penundaan Pemilu 2024 yang dilakukan secara komprehensif bisa memberikan dampak bagus bagi investasi.
Pernyataan itu pun lantas ditanggapi oleh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melalui akun Twitter pribadinya.
Seolah menyindir, Said Didu mencoba meluruskan bahwa yang dimaksud oleh Bahlil Lahadia mungkin bagus bagi investasi para oligarki di Indonesia.
Menurutnya, penundaan Pemilu 2024 mungkin juga merupakan hal positif bagi para oligarki yang kerap menyengsarakan rakyat.
"Maksudnya positip bagi investasi para oligarki yg menyengsarakan rakyat serta merampok seluruh kekayaan negara," kata Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @msaid_didu.
Melihat sikap Menteri Investasi tersebut, Said Didu pun menilai bahwa pemerintahan saat ini tampak sudah ingin menghalalkan segala cara untuk melakukan penundaan Pemilu.
"Sepertinya demi kekuasaan mereka sdh ingin menghalalkan segala cara," ujarnya menambahkan.
Seperti diketahui bersama, isu penundaan Pemilu 2024 belakangan ini memang santer diperbincangkan publik.
Baca Juga: Awal Ramadhan 2022 Jatuh pada Hari Sabtu atau Minggu? Simak Jawaban dari Kemenag
Pasalnya isu ini pertama kali muncul dari Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan disuarakan pula oleh pimpinan dari dua parpol lainnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hingga Presiden Jokowi juga ikut buka suara seolah tak mempermasalahkan wacana tersebut.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi bahkan mengatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 merupakan keinginan masyarakat yang sering ia dengar.
Baca Juga: Cek Bansos BPNT 2022 Online Lewat HP Pakai KTP untuk Dapat Bantuan hingga Rp600 Ribu
Namun ia tetap mengingatkan masyarakat agar tetap taat dengan aturan, yang telah membatasi jabatan presiden maksimal dua periode.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi." ujar Presiden Jokowi pada Rabu, 30 Maret 2022 dilansir dari Antara.***
