Network
PR DEPOK - Peraturan Pemerintah Terkait Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang disahkan, hal ini sempat menuai kontra di masyarakat.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas penerbitan Perppu Cipta Kerja.
"Iya sah kalau urusan sah. Saya yang tanggung jawab bahwa ini (Perppu Cipta Kerja) sah," ujar Mahfud.
Kesekian kalinya Mahfud memaparkan Perppu Cipta Kerja diterbitkan sebagai bentuk antisipasi ancaman ekonomi global.
Baca Juga: Hoaks! Kemnaker pastikan Perppu Cipta Kerja tidak Ada Penghapusan Hari Libur pekerja
Mahfud mengatakan jika ia tidak hadir dalam sidang kabinet, mungkin dirinya sendiri sudah ikut mengkritik penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Mahfud MD kembali memaparkan pada tahun 2023, ekonomi global sudah dipastikan akan menghadapi badai, akan terjadi resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi dan sebagainya.
Hal ini terkait perkiraan empat lembaga keuangan internasional yakni Bank Dunia, IMF, IDB dan OECD menilai Indonesia akan menghadapi masalah di dalam pertumbuhan, terkait perkembangan ekonomi global.
Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Digugat ke Mahkamah Konstitusi, KSBSI: Kami Tolak!
