Wacana Penundaan Pemilu 2024, Bukan Barang Baru dalam Sejarah Politik Indonesia

Baca Juga: Ada Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Tidak Bisa Sembunyi di Era Sekarang

Fenomena politik di atas menunjukkan bahwa salah satu harga yang harus dibayar dari penetapan Demokrasi Terpimpin adalah penundaan pemilu.

Max Lane dalam Malapetaka di Indonesia (2012) mengatakan bahwa agenda penundaan pemilu oleh pemerintah memicu protes keras dari kalangan partai politik, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka mendesak untuk menggelar pemilu dalam waktu dekat.

Menurut Max Lane bahwa pemerintah telah mengumumkan bahwa pemilu yang ditunda karena alasan finansial dan administratif akan dihelat tidak lebih dari satu tahun mendatang.

PKI adalah salah satu partai politik yang kerap menentang keras penundaan pemilu dan mendesak pelaksanaan pemilu pada awal Demokrasi Terpimpin.

Baca Juga: Sinopsis Resident Evil 2: Apocalypse, Aksi Alice Keluar dari Kota yang Telah Dikuasai Zombie