Fakta ini selaras dengan pendapat Soe Hok Gie tentang PKI yang sangat membela kaum miskin.
Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2015) mengatakan bahwa Gie memandang bahwa di antara semua partai saat itu hanya PKI yang mengabdi, kerja keras dan bermoral bersih.
Namun, memasuki tahun 1963 protes PKI terhadap kekuasaan mereda karena Soekarno mengembangkan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) - pemikiran dasar Soekarno pada 1920-an- sebagai poros perlawanan terhadap imperialisme.
Menurut Max Lane pada 1963 mulai muncul kesepakatan di antara semua pihak soal tidak perlu lagi pemilu sehingga rotasi atau perubahan kepemimpinan politik berlangsung lewat retooling atau reshuffle.
Baca Juga: BPNT dan PKH 2023 Resmi Cair Lewat Bank Himbara dan Kantor Pos, Asalkan Begini
Lembaga yang melakukan retooling adalah Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (Kotrar).
Alhasil, penundaan pemilu pada Demokrasi Terpimpin ini berpangkal pada politik kekerasan hingga berujung pada otoritarianisme militer.