Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD juga mengatakan bahwa pemerintah juga tidak ingin pimpinan 270 daerah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan.
Pria yang sempat digadang-gadang menjadi calon wakil presiden itu pun mengungkapkan bahwa Plt tidak diperbolehkan mengambil kebijakan strategis.
"Karena Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, sedangkan dalam situasi sekarang di tengah pandemi Covid-19, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis," ucap Mahfud MD mengakhiri.***