Network
PR DEPOK - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (Waketu MPR) RI, Syarief Hasan, meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Hal tersebut harus disegerakan karena semakin meluasnya penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya. Terlebih lagi respons negatif dari investor global terkait RUU yang telah disetujui DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.
Dengan adanya hal tersebut, kata Syarief, harusnya bisa dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi RUU Cipta Kerja tersebut.
Baca Juga: Warganet Wacanakan Pindah Kewarganegaraan Usai Disahkannya UU Cipta Kerja, Ini Kata Ketua DPP PAN
"Jangan hanya mempertimbangkan korporasi besar, tetapi juga lindungi rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang," ungkap Syarief, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Rabu, 7 Oktober 2020.
Syarief menyoroti alasan pemerintah dan beberapa fraksi di DPR RI yang menyetujui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi UU.
Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan karena tidak hanya rakyat dan buruh yang menolak tetapi berbagai lembaga investor global pun menyatakan keprihatinannya.
Dilaporkan, ada 35 investor global yang mengungkapkan keprihatinan mereka lewat sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Ramai Soal Isu Ganti Kewarganegaraan, DPR: Orang Ga Mampu Ga Bakalan Pindah
