Network
PR DEPOK - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terus disoroti oleh berbagai pihak karena kebijakannya dinilai menuai kontroversi, salah satunya dalam Program Organisasi Penggerak (POP).
Kontroversi tersebut memicu mundurnya tiga organisasi besar dalam dunia pendidikan yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Salah satu alasan yang turut disoroti adalah masuknya dua yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan besar yang didanai dana gajah dalam POP yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.
Baca Juga: Jalin Kerjasama dengan Donald Trump, RI Terima 100 Ventilator dan Hibah Rp187 M dari AS
Nadiem Makarim memastikan bahwa kedua perusahaan tersebut menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).
Dengan demikian, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut," kata Nadiem Makarim.
"Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” sambung Nadiem Makarim di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2020 yang dilansir dari siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua MPR: RUU Itu Sudah Ditolak Semua Buruh dan Elemen Masyarakat
Mendikbud berharap program organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri, dapat kembali bergabung dalam POP.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Nadiem Makarim.
Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan Program Organisasi Penggerak.
Namun, kendati tak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Baca Juga: Kantor PDIP Bogor Diteror Bom Molotov, Polisi Lakukan Penyelidikan
Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.
“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," ucap Nadiem Makarim.***
