Network
PIKIRAN RAKYAT – Daniel Degginger mengunggah sebuah opini terkait isu yang menyebut undang-undang yang disahkan Barack Obama tentang layanan kesehatan dengan biaya yang relatif terjangkau atau lebih dikenal dengan Obamacare tidak berlaku bagi warga Amerika Serikat yang beragama Islam.
Daniel Degginger menyimpulkan bahwa penggunaan kata 'dhimmimity' atau 'dhimmitude' yang tercantum dalam undang-undang Obamacare tersebut mengecualikan warga beragama muslim yang tidak mendapat akses untuk menerima asuransi kesehatan dari Pemerintah Amerika Serikat.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Pikiranrakyat-depok.com dari AFP, kesimpulan tersebut merupakan klaim yang keliru.
Baca Juga: Bendera Tiongkok Dikabarkan Dikibarkan di Indonesia karena Utang RI Menumpuk, Simak Faktanya
“Kenyataan ini membuat saya naik pitam! Apa arti 'dhimmitude' yang ada dalam undang-undang Obamacare? Obama menggunakan istilah ini dalam sistem layanan kesehatan kita, menarik bukan? Saya belum pernah mendengar kata ini sebelumnya hingga setelah saya mencari tahu lewat Google, saya menemukan fakta dhimmitude ada pada halaman 107 Obamacare,” tutur Daniel Degginger.
Daniel Degginger mengatakan bahwa berdasarkan temuannya dhimmitude berarti sistem pembayaran upeti atau pajak bagi mereka yang nonmuslim untuk dapat tetap tinggal di wilayah yang sudah ditaklukan oleh sekelompok muslim melalui jalur jihad. Jalur jihad dalam konteks ini dikenal dengan sebutan holy war atau daerah suci medan perang.
Menurutnya berangkat dari kebijakan muslim yang menganggap asuransi sebagai bagian dari riba, maka Pemerintah Amerika Serikat mengecualikan muslim dari kebijakan layanan kesehatan tersebut secara sepihak.
Baca Juga: Dinilai Punya Manajemen Sangat Baik Soal Penanganan Virus Corona, Jabar Tuai Apresiasi Pusat
Sementara itu AFP melaporkan berdasarkan penjelasan Harvard Religious Literacy Project, kata dhimmitude berasal dari dhimmi yang merujuk kepada kondisi nonmuslim saat masa Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah yang diberi perlindungan khusus oleh negara dengan imbalan membayar upeti dalam jumlah yang ditentukan.
