PR DEPOK - Program vaksinasi vaksin Covid-19 digelar pemerintah hari ini, Rabu 13 Januari 2021.
Vaksin yang digunakan di hari pertama ini adalah Sinovac buatan China yang dikabarkan memiliki efikasi sebesar 65 persen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang pertama yang mendapatkan vaksin ini dan telah disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube BNPB dan Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Raffi Ahmad Divaksin Wakili Generasi Muda, Ernest Prakasa: Dia Sangat Berpengaruh Ke Masyarakat Luas
Menanggapi kabar program vaksinasi tersebut, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera memberikan tanggapannya.
Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera sebelumnya menyampaikan kabar Presiden Jokowi yang menjadi orang pertama penerima vaksin Covid-19 ini.
"Bismillah, Presiden @jokowi menurut rencana menjadi org pertama yg divaksin pada 13 Januari mendatang," kata Mardani seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dalam cuitannya itu, dia menyayangkan atas hasil efikasi dari vaksin Covid-19 yang akan diberikan secara gratis pada seluruh masyarakat di Indonesia tersebut.
Baca Juga: Sebut Jokowi Penuhi Janji Usai Divaksin, Ngabalin: Nyawa Jadi Komitmennya untuk Kepentingan Bangsa
Lalu, Mardani pun mempertanyakan beberapa hal pada pemerintah saat melalukan program vaksinasi ini.
"Pertama amat disayangkan efikasi vaksin sinovac hanya 65% yg seharusnya minimal 80%. Namun selain itu, sudahkah pemerintah memastikan beberapa hal berikut?," ucapnya menambahkan.
Kemudian, dalam sebuah utas yang dibuat Mardani, ia menyebutkan beberapa hal yang seharusnya dipastikan oleh pemerintah saat melakukan vaksinasi.
Hal pertama yang ia jelaskan ada terkait mekanisme distribusi. Menurutnya, pemerintah perlu menjamin petugas yang melakukan adalah petugas telatih.
Baca Juga: Ada Kemungkinan Sriwijaya Air SJ-182 Sengaja Dijatuhkan Atau Dibajak? Ini Penjelasan Vincent Raditya
"Mekanisme distribusi. Pemerintah perlu menjamin tersedianya petugas yg sudah terlatih. Kemudian manajemen yang baik dan jg rinci serta terjaminnya rantai dingin (cold chain) yang menjangkau pelosok negeri," ujar Mardani menjelaskan.
Selain itu, ia juga mempertanyakan soal stok vaksin yang bisa mencapai kekebalan komunitas. Hal itu ia tanyakan demi melindungi setiap individu.
"Apakah stok vaksin yg ada mampu mencapai kekebalan komunitas? Ini terkait melindungi setiap individu dalam suatu populasi. Dgn begitu org yg tdk memperoleh vaksin krn alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yg dihasilkan Covid-19. Idealnya mencakup 70%/182 juta penduduk," katanya dalam utas tersebut.
Lebih lanjutnya, Mardani mengingatkan agar pemerintah menyiapkan petugas kesehatan yang menjadi prioritas utama supaya tak terjadi miskomunikasi yang berlebih.
Baca Juga: Politisi PDIP Ribka Tolak Divaksin, Rocky: Artinya Bu Mega Kurang Sreg dengan Prosedur Vaksinasi
"Lalu jgn lupa berikan pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Maka dari itu, petugas kesehatan serta petugas yang langsung berhadapan dengan publik merupakan pihak yang menjadi prioritas utama. Guna menghindari miskomunikasi yg berlebih," ucapnya mengingatkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Mardani karena mengigat masalah komunikasi sering menjadi problema pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Dia menyampaikan bahwa pengendalian infodemik di media sosial dan penanganan misinformasi secara bijak juga jadi hal penting yang harus diingat oleh pemerintah.
Pasalnya kata Mardani, banyak sekali berita terkait vaksin Covid-19 di berbagai sumber yang kurang kredibel tapi beredar di masyarakat.
Baca Juga: Sebut Habib Rizieq Pernah Olok-olok Gus Dur, Luqman Hakim: Kini HRS Panen Kasus Pelanggaran Hukum
Hal tersebut menurutnya yang berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin Covid-19.
"Salah satu imbasnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin tdk begitu meyakinkan. Hal tsb tertera pada survei yang dilakukan SMRC (Desember 2020), ada 56 persen warga yang percaya, sementara ada 23 persen yang tidak percaya & yang tidak punya sikap 21 persen," kata Mardani.
Dari paparan poin-poin tersebut, ia mengungkapkan inti bahwa masyarakat membutuhkan sarana komunikasi yang interaktif dan terbuka.
Baca Juga: Ungkap Rasa Syukur Habib Rizieq Resmi Ditahan, Guntur Romli: Lanjutkan Kasus Chat Pornografi!
"Perlu diingat efektivitas vaksin di lapangan amat ditentukan penerimaan masyarakat. Publik memerlukan sarana komunikasi yg interaktif & terbuka. Jika penerimaannya baik, InsyaAllah akan ikut meningkatkan cakupan vaksinasi & mendorong tercapainya kekebalan kelompok," ucapny menutup utas.***