PR DEPOK – Kondisi demokrasi Indonesia saat ini tengah masuk dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna.
Hal tersebut disampaikan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) 2021 dalam publikasi laporan, “Democracy Index 2020: in Sickness and in Health?”.
Laporan EIU menempatkan Indonesia pada peringkat 64 secara global, serta peringkat 11 di regional Asia dan Australia. Secara total, Indonesia mendapat skor 6,48.
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut laporan EIU menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia kini sedang terjun bebas.
Tidak hanya itu, sejumlah tokoh nasional pun turut khawatir dengan keadaan demokrasi di era Presiden Jokowi saat ini, seperti SBY, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti, dan tokoh nasional lainnya.
Umumnya, mereka kerap mengaitkan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia saat ini karena kebebasan berpendapat belum sepenuhnya bisa dijalankan.
Sebab, banyak kasus yang menunjukkan ketika seseorang berpendapat, terutama terkait dengan mengkritik pemerintah, mereka yang berpendapat kerap diserang oleh para buzzer, bahkan hingga berujung pelaporan dan penahanan.
Ahli hukum tata negara, Refly Harun, lantas menanggapi fenomena penurunan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini dalam video yang diunggah kanal YouTube pribadinya Refly Harun, Senin 15 Februari 2021.
“Jadi kalau bertanya bagaimana kualitas demokrasi, tanyakanlah kepada kubu oposisi atau orang yang tidak dekat pada pemerintahan. Tapi kalau ditanyakan pada kubu yang dekat dengan pemerintah atau penguasa, pasti tidak sahih,” ujar Refly Harun seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Refly Harun pun turut berpendapat, bahwa ada alasan yang membuat sejumlah tokoh nasional merasa tidak aman dalam mengkritik pemerintah.
Menurutnya, perasaan tidak aman tersebut datang karena Negara memiliki kekuatannya sendiri untuk menangkap dan menahan atau koersif.
“Negara memiliki aparat yang bisa mentersangkakan orang setiap saat. Bahkan bisa menangkap, bisa menahan, sebelum proses peradilan berlangsung, untuk sebuah kesalahan yang sebenarnya tidak berat-berat amat,” ujar Refly Harun.
Refly Harun memberikan contoh dari pernyataannya tersebut dengan kasus-kasus hukum yang terjadi pada para tokoh nasional yang pada akhirnya diproses hukum oleh negara.
“Sekarang kalau kita mau jujur kan terjadi pada Habib Rizieq, kemudian sekarang ditambah lagi Habib Hanif, kemudian ditambah lagi Sabri Lubis. Ada Syahganda Nainggolan juga, ada Anton Permana, ada Jumhur Hidayat, ada Gus Nur juga,” ujar Refly Harun.
“Saya mengatakan, mereka rasanya bukan orang-orang jahat yang rasanya pantas untuk ditangkap dan ditahan. Karena apa yang mereka sampaikan bukan kejahatan yang luar biasa sesungguhnya. Tapi namanya tafsir, bisa ditafsirkan dengan sesuatu yang luar biasa karena subjektifitas penegak hukum.”
Baca Juga: Shamsi Ali Desak ITB Laporkan Balik GAR, Said Didu: Sepertinya Gak akan Berani Melaporkan
Menurut Refly Harun, penangkapan dari sejumlah tokoh nasional tersebut disebabkan karena memang kondisi demokrasi saat ini tidak kondusif.
“Tapi lingkungan yang tidak kondusif bagi demokrasi, itu kan bagaimanapun diciptakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Refly Harun.
Refly Harun mengatakan, pemerintah seharusnya bisa mengendalikan situasi demokrasi saat ini. Sebab, pemerintah memiliki kekuatan koersif yang bisa mereka kendalikan.
***