PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di ibu kota baru Republik Indonesia (RI).
Jokowi ingin ibu kota baru tidak hanya mendapat kucuran dana dari investor asing namun juga teknologi terbaik dari berbagai negara di dunia.
“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Jokowi seperti dikutip dari situs resmi Setjen Wantannas RI.
Tawaran Jokowi kepada dunia untuk investasi di ibu kota baru itu pun kemudian menjadi sorotan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Amarullah Harahap.
Menurut Yan Harahap, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan terlihat memaksakan lantaran ‘keinginan’ lebih besar daripada aspek lainnya yang kurang bahkan terbatas.
Oleh sebab itu, lanjutnya, asing pun diundang untuk mewujudkan keinginan tersebut sehingga rakyat asli Indonesia seolah menumpang di negara sendiri.
Tanggapan tersebut disampaikan Yan Harahap melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap pada Sabtu, 17 April 2021.
Baca Juga: Hanya Perlu Dua Menit, Anies Baswedan Berhasil Pengaruhi Sekjen PBB untuk Dukung Penuh Usulannya
“Nafsu besar, tenaga kurang’. Ingin ‘terlihat hebat’, kemampuan terbatas, maka asing pun diundang untuk memenuhi ‘ambisi mercu suar’ ini. Rakyat pun ‘serasa numpang’ di negeri sendiri,” ujar Yan Harahap dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Minggu, 18 April 2021.
Sebagai informasi, tawaran tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Senin, 13 Januari 2020.
Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota baru harus menjadi kota dengan teknologi mutakhir.
Baca Juga: Info Terbaru Pencairan Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta, Segera Cek Nama Anda di Link ini
Selain itu, tambahnya, disaat yang bersamaan juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, dan ramah lingkungan, serta menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.
“Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” tutur Jokowi.
Berikutnya, Jokowi menerangkan bahwa Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, maka akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke ibu kota baru.
“Kita tidak ingin hanya membangun ibukota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” jelasnya.
Baca Juga: Ramalan Shio Naga, Ular, Kuda dan Kambing Minggu, 18 April 2021: Cek Keberuntunganmu Hari Ini
Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.
“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Jokowi, pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.
Jakarta yang menjadi ibu kota saat ini memang telah menjadi salah satu kota yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Namun Presiden menegaskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia harus dikedepankan.
“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ujar Presiden.***