Soal Mekanisme Pembayaran THR 2021, Pemprov DKI Masih Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

Sebelumnya, Kadisnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah masih menunggu keputusan pemerintah pusat tentang mekanisme pembayaran THR.

"Kalau pemerintah pusat sudah ada ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan menyosialisasikan baik kepada asosiasi (pengusaha) maupun kepada federasi (serikat pekerja)," ujarnya.

Baca Juga: Habib Rizieq Diceramahi Jaksa di Persidangan, Ruhut Sitompul: Mulutmu Harimaumu, Inilah yang Kini Dia Alami

Bila aturan pemerintah pusat mewajibkan pembayaran THR secara penuh oleh pengusaha kemudian tidak dilaksanakan, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi.

"Nanti keputusan itu pasti ada aturan terkait masalah pengawasan dan sanksi, apabila ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, tunggu aja," ujar dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Rabu, 7 April 2021 mendorong pihak swasta memberikan THR kepada karyawannya.

Baca Juga: Soal Kajian Ramadhan yang Dinilai Radikal, Musni Umar: Prihatin, yang Dilakukan Umat Dikaitkan Radikalisme

"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selepas sidang kabinet.

Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) mengakui kondisi bisnis pada 2021 lebih baik ketimbang 2020 meski belum pulih sepenuhnya.

"Kondisinya disebut pulih, ya belum, tapi memang sedikit lebih baik dari dulu (tahun lalu)," kata Ketum Jusindo Sutrisno Iwantono.