Network
PR DEPOK – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani 15 tindakan eksekutif soal penanganan pandemi virus corona, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan rasial.
Joe Biden juga membatalkan beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pendahulunya Donald Trump, yaitu mengakhiri larangan perjalanan kontroversial terhadap warga non-warga negara dari 13 negara.
Kebijakan tersebut juga biasa disebut sebagai "larangan Muslim", diketahui pertama kali berlaku pada Januari 2017 dan menjadi salah satu kebijakan imigrasi khas Donald Trump.
Baca Juga: Hanya Perlu Dua Menit, Anies Baswedan Berhasil Pengaruhi Sekjen PBB untuk Dukung Penuh Usulannya
Langkah positif yang diambil Joe Biden itu pun kemudian dikomentari oleh mantan Juru Bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie M Massardi.
Adhie Massardi tampak mengagumi kebijakan Joe Biden. Pasalnya, sebagai negara besar dan kuat, AS masih memiliki kesadaran bersatu melawan multikrisis meskipun setiap rakyatnya terdapat perbedaan.
Sementara di Indonesia, lanjut dia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru seolah membiarkan Islamophobia beraksi dan memecah-belah bangsa.
Komentar tersebut disampaikan Adhie Massardi melalui akun Twitter pribadinya @AdhieMassardi pada Sabtu, 17 April 2021 kemarin.
“BAHKAN USA yg digdaya perlu nyatukan kekuatan guna hadapi multikrisis negaranya. Di sini MenBUMN Erick Tohir malah biarkan Islamophobia beraksi mecahbelah anak bangsa!” ujar dia.
Lebih lanjut, Adhie Massardi juga menegaskan bahwa Islamophobia harus dibersihkan dari pejabat-pejabat publik BUMN, terutama dimulai dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
“BERSIHKAN ISLAMOPHOBIA dari jabatan2 publik. Mulai dari BUMN, mulai yg bercokol di PT Pelni,” kata Adhie Massardi secara tegas.
BERSIHKAN ISLAMOPHOBIA dari jabatan2 publik. Mulai dari BUMN, mulai yg bercokol di PT Pelni.
▪︎setelah Permadi Arya dibuka kedoknya sbg penyusup di tubuh NU oleh tokoh NU KH As'ad Said Ali yg pernah jadi Waka BIN kini dia nyaris tak terdengar provokasinya. https://t.co/jVubtqsvo3— ADHIE M MASSARDI (@AdhieMassardi) April 17, 2021
Diketahui sebelumnya, Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto menuai kontroversi lantaran mencopot pejabatnya terkait pamflet kepanitiaan acara pengajian Ramadan yang dianggap terdapat unsur radikalisme.
Dia mengatakan bahwa pencopotan jabatan tersebut sebagai pelajaran sekaligus peringatan kepada seluruh perusahaan BUMN agar tegas terhadap radikalisme.
“Pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS,” tuturs Dede Budhyarto.
Selain itu dia juga menjelaskan acara kegiatan Ramadan di PT Pelni itu awalnya dibatalkan karena pamflet yang telah disebar belum mendapatkan izin dari direksi.
Baca Juga: Cek Fakta: Raja Salman dari Arab Saudi Jemput Paksa Habib Rizieq di Tahanan, Simak Faktanya
“Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dr Badan Dakwah Pelni yg sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN,” katanya.
Meski demikian, akhirnya kajian Ramadan di PT Pelni tetap berjalan. Dede Budhyarto pun meminta maaf kepada Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, KH Cholil Nafis yang turut diundang jadi pembicara dalam pamflet acara yang telah dibatalkan itu.
“Alhamdulillah saya hari ini dapat silaturrahmi dgn Kyai @cholilnafis untuk tabayyun dan minta maaf terkait ‘kegaduhan’ yg sempat muncul kemarin. Saya jelaskan kajian&dakwah di @pelni162 tetap berjalan&meminta kesediaan Yai Cholil selaku Ketua Bidang Dakwah MUI membimbingnya,” ucap dia.***
