Network
Misalnya, dalam pernyataan sikap kedua, mereka mengecam pertanyaan yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia," ujar Alissa Wahid.
Baca Juga: Masa Kontrak Habis, Airlangga Hartarto Prediksikan Hampir 50 Ribu PMI Pulang ke Indonesia
Maka dari itu, jaringan GUSDURian pada poin ketiga meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak mencurigai TWK sebagai alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
“Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK,” ujar Alissa Wahid.
Tidak hanya itu, Jaringan GUSDURian juga meminta Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengembalikan independensi KPK.
"Keempat, meminta presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK. Sejak berdiri, KPK terbukti mampu menjadi lembaga yang berintegritas dalam memberantas korupsi. Pelemahan terhadap KPK menjadi indikasi berkurangnya komitmen pemberantasan korupsi yang membahayakan masa depan bangsa dan negara," ujarnya.
Sedangkan, dalam pernyataan sikap yang terakhir, jaringan GUSDURian mengajak seluruh masyarakat turut mengawal upaya pemberantasan korupsi dan independensi KPK dari pelemahan-pelemahan berupa narasi dan stigma negatif.
Untuk diketahui, Jaringan GUSDURian merupakan wadah kolektif individu, komunitas/forum lokal, dan organisasi yang terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan perjuangan Presiden RI Keempat K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.***
