Network
PR DEPOK - Akademisi Cross Culture Institute, Ali Syarief, mengomentari persoalan perjalanan haji.
Dalam keterangannya, Ali Syarief mengatakan bahwa seharusnya perjalanan haji diurus oleh umat Islam, lantaran ibadah tersebut adalah syariat Islam.
Terlebih, sang akademisi menekankan bahwa Indonesia bukan negara khilafah.
Baca Juga: Ketahui 6 Camilan Sehat Berikut yang Bisa Dikonsumsi Selama Lockdown
"Indonesia bukan Negara Khilafah. Haji itu syariah Islam, biarkan umat saja yg ngurus," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @alisyarief pada Kamis, 3 Juni 2021.
Tak cukup sampai di situ, Ali Syarief juga menilai bahwa sudah saatnya urusan perjalanan haji diserahkan kepada pihak swasta, dan tak lagi diurus oleh negara.
Pasalnya, ia menyebut bahwa negara bukanlah biro perjalanan sehingga tak seharusnya mengurusi keberangkatan jemaah haji.
Baca Juga: Unggah Foto Dirinya, Ashanty Bahas Mengenai Orang yang Berjasa di Kehidupan Seseorang
Ali Syarief lantas mengatakan bahwa negara cukup bertugas untuk membuat peraturan dan mengontrol saja.
"Saatnya urusan Perjalanan Haji, diserahkan kepada swasta. Negara bukan Biro Perjalanan. Tugas Negara cukup membuat regulasi dan mengontrol saja. Para Buzzers setuju nech, klu begini narasinya," katanya mengakhiri cuitan tersebut.
Untuk diketahui, publik saat ini tengah ramai menyoroti keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk tidak memberikan kuota haji kepada Indonesia tahun ini.
Baca Juga: BLT Ibu Rumah Tangga Kembali Cair Juni 2021, Simak Syarat dan Cara Daftarnya Berikut Ini
Menyusul keputusan Kerajaan Arab Saudi ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga membatalkan keberangkatan jemaah haji untuk tahun 2021.
Disampaikan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, alasan dibatalkannya keberangkatan haji tahun ini adalah akibat pandemi Covid-19 di Arab Saudi.
"Bahwa sebagai akibat pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriyah atau 2021 Masehi," demikian salah satu poin yang disampaikan oleh Gus Yaqut.
Baca Juga: Berikut 6 Makanan yang Baik bagi Perkembangan Otak Anak, Salah Satunya Telur
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi," ujar Menag memaparkan.
Kerajaan Arab Saudi sendiri kabarnya memutuskan untuk tidak memberikan kuota haji untuk jemaah asal Indonesia lantaran persoalan vaksin, yang mana mereka tidak menganggap vaksin Sinovac tergabung dalam daftar penggunaan darurat atau Emergency Use Listing yang disetujui WHO.***
