Pasalnya, kata Rocky, pemerintah juga tidak akan bisa membuktikan soal terpakai atau tidaknya dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Kan dompet pemerintah cuma satu namanya APBN. Nggak ada dompet khusus untuk dana haji yang tidak dimasukkan ke APBN manfaatnya, lewat sukuk kek, lewat apa segala macam," ujar pria yang juga seorang filsuf itu.
Oleh karena itu, Rocky Gerung meminta agar ada audit hingga ke tingkat forensik.
Pasalnya, ia mengatakan bahwa publik yang tidak percaya atas penjelasan dana haji tidak bisa hanya diberikan laporan saja.
"Dalam keadaan orang tidak percaya, orang nuntut lebih dari sekedar laporan. Mesti ada sampai tingkat forensik, karena ini sudah menyangkut, orang bukan lagi nggak paham, 'ya nipu tapi kita nggak bisa bongkar', itu yang mesti bisa dibaca oleh DPR," ujar Rocky.
"Jadi bagi saya, Yandri, memang dia punya fungsi itu. Tapi menggonggonglah kepada pemerintah, jangan ke analis, ke saya. Itu salah kaprah," tuturnya menambahkan.***