Ainun Najib Harap Revisi UU ITE Bisa Secepat Pengesahan Omnibus Law, HNW: Bisa Asal Pemerintah Serius

Baca Juga: Batalkan Pernikahannya dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting: Itu Murni Keputusan Saya

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, 8 Februari 2021.

Sejumlah masyarakat, termasuk tokoh-tokoh nasional pun turut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

Sangat bisa. Asal political will Pemerintah serius. UU Omnibuslaw Ciptaker yg ditolak olh FPKS&FPD saja bisa “dipercepat”, apalagi revisi UU ITE, krn dari dulu @FPKSDPRRI sudah usulkn revisi UU ITE.Maka kalau @jokowi arahkan Partai2 Pendukung Pemerintah,UU ITE bisa sgra direvisi. https://t.co/2aV4lTjnz8— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) February 16, 2021

Sebagian besar mereka mengaku takut mengkritik pemerintah karena dibayang-bayangi pasal 'karet' UU ITE yang siap memidanakan mereka ketika menyampaikan kritik.

Baca Juga: Tak Setuju dengan Konsep NKRI Saat Ini, Cak Nun Tetap Cinta RI seperti Ibarat Wanita yang Terlanjur Hamil

Hal ini juga timbul dari fenomena konflik horizontal atau polarisasi, yang mana kerap ditemukan kasus saling lapor-melapor di antara kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang berseberangan, terutama dalam pandangan politik.***