Network
PR DEPOK – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memaparkan pendapatnya terkait Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Sebelumnya, Nadiem Makarim diketahui bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan tersebut mendapat sorotan publik mengingat peristiwa itu terjadi di tengah isu reshuffle kabinet.
Nadiem Makarim pun lantas diduga tak hanya sekadar berdiskusi dengan Megawati, namun juga mencari perlindungan politik.
Pasalnya, sebelum isu reshuffle mencuat, Nadiem Makarim yang memimpin Kemendikbud beberapa kali dihujani kritik.
Atas adanya peristiwa itu, Refly Harun memberikan komentarnya melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya Refly Harun.
“Kalau kita bicara Nadiem Makarim ini, sebenarnya kita bicara mengenai prestasi pemerintahan Jokowi secara keseluruhan,” ujarnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Bawahan Anies Baswedan Kelebihan Bayar Proyek PLTS, Sindiran Dedek Uki: Mana KPK?
Menurutnya, hal itu menjadi penting. Karena, lanjut dia, jangan sampai publik kemudian menyalahkan Nadiem Makarim, tapi akar persoalannya justru tidak di Nadiem Makarim.
“Walaupun tentu Nadiem juga menyumbang untuk itu,” tutur pria yang merupakan akademisi hukum UGM itu.
“Kalau misalnya ini sekadar power play untuk merebut kursi Kemendikbud, maka kita tidak akan memecahkan persoalan yang ada,” katanya lagi.
Maka dari itu, Refly Harun beranggapan, mengganti Nadiem Makarim dengan orang lain tidak akan memecahkan masalah.
Baca Juga: Cara Daftar UMKM Online 2021 Lewat HP di oss.go.id untuk Dapatkan BPUM BLT UMKM Rp1,2 Juta
“Jadi problem kita ada dua. Antara mengganti orang dengan mengganti sebuah sistem, entah itu sistem kekuasaan atau sistem birokrasi,” ucap Refly Harun.
Sistem sekarang ini, jelas dia, tidak hanya menyangkut orang saja, tetapi juga menyangkut banyak hal termasuk, bagaimana tata birokrasi dan lain sebagainya.
“Saya pun membaca, Nadiem seperti kurang percaya diri,” tutur Refly Harun mengatakan secara tegas.
Bahkan menurutnya, pejabat-pejabat mungkin tidak semuanya, harus mendapatkan ‘restu’ dari Megawati atau paling tidak sowan ke Megawati untuk menjadi pejabat.
Baca Juga: Segera Cek Daftar Nama Penerima Banpres BPUM BLT UMKM 2021 di Link eform.bri.co.id/bpum
“Inilah yang sering dikatakan sebagai ‘Presidensial setengah hati’ karena Presidennya itu tidak bisa mandiri untuk merekrut pejabat publik terbaik,” ucapnya.***
