Network
"Ya kita sih menanggapinya ini sebagai bagian dari pada dinamika demokrasi. Soal nanti salah benar gitu bukan urusan kita ya, tentu semua punya kepentingan saat ini ya. Dan bagian dari pada untuk menjaga demokrasi ya memang harus ada juga orang yang berani sradak sruduk, berani memanuver untuk mengkritisi jokowi atas perilaku cawe-cawenya itu," tuturnya.
Sebelumnya, Denny mengatakan Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.
Baca Juga: KJP Plus Tahap 1 Tahun 2023 Sudah Mulai Cair, Ketahui Fakta dan Cek Daftar Merchant di Tautan Ini
“Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan termasuk oleh Kejaksaan dan Kepolisian,” kata Denny di akun Twitter @dennyindrayana.
Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024.
“Suharso Monoarfa misalnya, diberhentikan sebagai ketua umum partai. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama PPP Kenapa Suharso dicopot,sang kader menjawab, ada beberapa masalah tetapi yang utama karena "Empat kali bertemu Anies Baswedan”,” ujarnya.
Baca Juga: BPNT Juni 2023 Kapan Cair? Cek Estimasi Tanggal Pencairan Bansosnya Disini dan Nominal yang Diterima
“Ketika Soetrisno Bachir menanyakan, Kenapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian, dan akibatnya PPP bisa saja hilang di DPR pasca Pemilu 2024. Arsul Sani menjawab "PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga," karena bertentangan dengan kehendak penguasa,” katanya.***
