Network
PR DEPOK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mengembangkan perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango pada Jumat, 30 Oktober 2020.
“Betul, memang sejak awal (tersangka) diarahkan menerapkan TPPU,” ujar Nawawi, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Emmanuel Macron Ngotot Tidak Minta Maaf Soal Pelecehan Nabi Muhammad, MUI Ajak Boikot Produk Prancis
Nawawi menyatakan KPK memisahkan berkas perkara Nurhadi dalam perkara suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada 2011-2016 dengan pidana pencucian uang.
“Kemarin sudah dipisahkan dari perkara suap, lalu telah dilimpahkan ke pengadilan karena hitung-hitungan soal argo masa penahanan,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengatakan pihaknya akan berhati-hati dalam mengembangkan TPPU terhadap Nurhadi dengan belajar dari perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.
Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebutkan bahwa Wawan tidak terbukti melakukan TPPU pada periode 2005-2012 senilai sekira Rp1,9 triliun yang merupakan dakwaan kedua dan ketiga.
Baca Juga: Joko Widodo Diusulkan jadi Cawapres 2024 Dampingi Airlangga Hartarto, Rocky Gerung: Jangan-jangan...
Deputi Penindakan KPK, Karyoto juga mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah menginformasikan kemungkinan adanya TPPU.
“Kemarin Pak Nawawi pernah menyampaikan kemungkinan adanya TPPU. Untuk saat ini baru kita kumpulkan karena belajar dari kasus TCW, kita harus hati-hati terhadap pengenaan pasal TPPU,” ujar Karyoto pada Kamis, 22 Oktober 2020 lalu.
Mengenai dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara, vila di daerah Megamendung, dan belasan kendaraan mewah.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Nurhadi, menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto sebagai tersangka.
Baca Juga: Rusia Sindir Prancis Soal Karikatur Nabi Muhammad SAW: Media Anti-Islam tak Akan Diizinkan Beredar
Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap senilai Rp45,726 miliar dari Hiendra terkait pengurusan dua gugatan hukum.
Selanjutnya, Nurhadi dan Rezky juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp37,287 miliar pada periode 2014-2017.***
