Tanggapi Data Kependudukan yang Tidak Beres, Febri Diansyah: Salah Satu Penyebabnya adalah Korupsi

Baca Juga: Syarat Penerima BSU BLT BPJS Ketengakerjaan 2021 untuk Cairkan Bantuan Rp1 Juta

Cuitan Febri Diansyah. Twitter @febridiansyah

“Saat Pandemi kt kalang kabut. Data penerima Bansos Covid-19 bisa selisih 16,7 juta bahkan. Saya ga tau apa data penduduk yg positif covid atau bahkan meninggal sudah sinkron atau belum dg database kependudukan kita. Bhkan hal2 mendasar bgini blm klir.,” tutur alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Febri juga menyoroti ungkapan Kemendagri yang menyatakan data penduduk yang sudah mendapatkan vaksin tidak terhubung dengan data Dukcapil berbasis NIK.

“Bahkan Kemendagri mengatakan data penduduk yang sudah divaksin tidak terkoneksi dg data Dukcapil berbasis NIK,” ucap Febri.

Ia menambahkan di sisi lain , muncul sejumlah keluhan mengenai vaksin yang mengharuskan adanya fotokopi E-KTP sampai adanya pencatatan dan antrean yang dilaksanakan secara manual.

Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan bagi Karyawan dengan Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Tak Disalurkan Untuk 2 Golongan Ini

“Di sisi lain, banyak keluhan muncul ttg vaksin harus foto copy E-KTP hingga adanya pencatatan dan antrian yang dilakukan manual,” tuturnya.

Febri pun mengingatkan publik mengenai korupsi E-KTP dengan nilai proyek mencapai Rp5,9 triliun yang di persidangan hanya Rp2,6 triliun yang berakibat negara rugi hingga Rp2,3 triliun.

“Korupsi E-KTP Nilai proyek Rp5,9 triliun (Padahal sebagaimana terbukti di persidangan, harga wajar sebenarnya hanya Rp2,6 Triliun) Kerugian negara yg jadi bancakan Rp2,3 Triliun Coba ingat, siapa saja yg terlibat?,” tutur Febri.